Wawasan Nusantara Nasional

Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia, yang terdiri dari 13.487 pulau. Indonesia memiliki lima kepulauan terbesar yaitu Sumatra, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang mempunyai suku terbanyak didunia, suku-suku di Indonesia berjumlah 300 suku.

Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu:

1. Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial". Bisa dibilang tujuan wawasan nusantara yang pertama berkaitan dengan kehidupan pertahanan dan keamanan, ada beberapa point yang harus diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yang pertama Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran. Yang kedua Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Dan yang terakhir Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Jika ketiga point itu tidak diperhatikan pertahanan bangsa Indonesia bisa dibilang hancur dan tidak terbayang akan menjadi seperti apa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
2. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Dari tujuan kita bisa mengambil kesimpulan kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa mencintai apa yang kita punyai di negeri kita tercinta ini bukan untuk dirusak, semua yang ada di Indonesia harus kita lestarikan dan dijaga terutama kindahan flora fauna dan suku-suku yang ada di Indonesia.

Menurut saya dengan kita mengerti arti wawasan nusantara, kita bisa menjadi lebih nasionalis dan menjaga keutuhan NKRI  

HAM ( Hak Asasi Manusia )

HAM adalah hak-hak yang di punyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku universal. HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam jurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia. HAM bagian integral dari kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenannya bukan sesuatu yang kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik. Malahan, peran komunitas internasional sangat pokok dalam perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang sangat rentan untuk disalahgunakan.

Di Indonesia HAM sebenarnya telah lama ada. Sebagai contoh, HAM di Sulawesi Selatan telah dikenal sejak lama, kemudian ditulis dalam buku-buku adat (Lontarak). Antara lain dinyatakan dalam buku Lontarak (Tomatindo di Lagana) bahwa apabila raja berselisih faham dengan Dewan Adat, maka Raja harus mengalah. Tetapi apabila para Dewam Adat sendiri berselisih, maka rakyatlah yang memustuskan. Jadi asas-asas HAM yang telah disorot sekarang, semuanya sudah diterpkan oleh Raja-Raja dahulu, namun hal ini kurang diperhatikan karena sebagian ahli hukum Indonesia sendiri agaknya lebih suka mempelajari teori hukum Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HAM sudah lama lahir di Indonesia, namun dalam perkembangannya tidak menonjol karena kurang dipublikasikan. Pelanggaran hak asasi manusia yang didefenisikan oleh UU HAM No. 39 Tahun 1999 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran HAM masih dibedakan oleh 2 jenis. Pertama pelanggaran HAM berat. Dilakukan oleh negara kepada masyarakat sipil secara terencana, sistematis, meluas,  dan masyarakat sipil yang menjadi korban bersifat massal. Yang kedua pelangaran HAM biasa yang merupakan kebalikan dari pelanggaran HAM berat kecuali korban yang berasal dari masyarakat sipil dan umumnya perseorangan. Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan yang menggoncangkan nurani umat manusia (shocking conciousness of human kind) dan menjadi musuh dari seluruh umat manusia (hostis humanis generis).

Pelanggaran HAM berat yang terdiri dari kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crimes) karena dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, meluas yang merupakan kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi tertentu. Hak-hak asasi manusia dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut:

a)    Hak-hak pribadi (personal Right)meliputi kebebasan menyatakn pendapat,kebebasan memeluk agama.

b)    Hak-hak ekonomi (property right)hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya.

c)    Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau (Right of legal Equality).

d)    Hak-hak asasi politik (Political right)yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.

e)    Hak-hak asasi sosial dan budaya(social and culture right)misalnya hak untuk memilih pendidikan.

f)        Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan(procedura rights)peratuaran dalam hal penangkapan.

Menjawab pertanyaan anda perbedaan antara pelanggaran HAM berat dengan tindak pidana biasa setidaknya ada tiga hal.

a)    Pertama, pelangaran HAM berat bersifat universal sedangkan dalam kejahatan biasa lebih dominan unsur lokalitas.

b)    Kedua, kasus pelanggaran HAM berat dapat dituntut dan diadili di negara manapun karena dikategorikan sebagai kejahatan internasional, sedangkan terhadap kejahatan biasa dituntut dan dipidana di negara tempat tindak pidana dilakukan atau kejahatan lokal.

c)    Ketiga, kejahatan biasa diberlakukan standar-standar hukum nasional setempat berbeda dengan pelanggaran HAM berat yang juga diberlakukan standar hukun internasional selain hukum nasional. Jadi dua kali lipat jeratan hukum yang mengancam pelaku pelanggaran HAM berat.

Dengan demikian perbedaan yang sangat menonjol adalah terletak pada Hak-hak yang bersangkutan, jika hak lebih dominan maka bias dikatakan itu afalah salah satu HAM. Sedangkan Hukum lebih ke pancasila dan undang-undang